Daftar PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Untuk memudahkan Pencarian file berikut ini daftar link file-file yang bisa di download di blog ini.

1. UU 36 tahun 2008

2. Penjelasan UU 36 tahun 2008

3. Susunan dalam satu naskah UU PPh sttd UU No 36 th 2008

Daftar PMK Juklak UU No 36 tahun 2008

Berikut ini daftar Peraturan Menteri Keuangan mengenai Juklak UU PPh yang baru. Hampir semua file dibawah ini sudah dapat didownload dari  http://www.pajak.go.id/

1. Peraturan Menteri Keuangan No. 210/PMK.03/2008, Tgl.22 Desember 2008 Tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.03/2001 Tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat Dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporannya.
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 215/PMK.03/2008, Tgl.16 Desember 2008 Tentang Penetapan Organisasi-Organisasi Internasional Dan Pejabat-Pejabat Perwakilan Organisasi Internasional Yang Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan Lampiran Peraturan Menteri Keuangan
3. Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, Tgl. 31 Desember 2008 Tentang Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf C UU PPh.
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 245/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Badan- Badan Dan Orang Pibadi Yang Menjalankan Usaha Mikro Dan Kecil Yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, Atau Sumbangan Yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 246/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 248/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Amortisasi Atas Pengeluaran Untuk Memperoleh Harta Tak Berwujud Dan Pengeluaran Lainnya Untuk Bidang Usaha Tertentu
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penyusutan atas Pengeluaran untuk Memperoleh Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan dalam Bidang Usaha Tertentu
9. Peraturan Menteri Keuangan No.250/PMK.03/2008 tgl 31 Desember 2008 Tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan
10. Peraturan Menteri Keuangan No. 251/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghasilan atas Jasa Keuangan yang Dilakukan oleh Badan Usaha yang Berfungsi sebagai penyalur Pinjaman dan/atau Pembiayaan yang Tidak Dilakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
11. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 253/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Wajib Pajak Badan Tertentu sebagai Pemungut Pajak Penghasilan dari Pembeli atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah
13. Peraturan Menteri Keuangan No. 254/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Dari Pegawai Harian Dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
14. Peraturan Menteri Keuangan No. 255/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Wajib Pajak Masuk Bursa Dan Wajib Pajak Lainnya Yang Berdasarkan Ketentuan Diharuskan Membuat Laporan Keuangan Berkala Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
15. Peraturan Menteri Keuangan No. 256/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Penetapan Saat Diperolehnya Deviden Oleh Wajib Pajak Dalam Negeri Atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Di Luar Negeri Selain Badan Usaha Yang Menjual Sahamnya di Bursa Efek
16. Peraturan Menteri Keuangan No. 257/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap
17. Peraturan Menteri Keuangan No. 258/PMK.03/2008, Tgl.31 Desember 2008 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 26 Atas Penghasilan Dari Penjualan Atau Pengalihan Saham Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 18 Ayat(3c) Undang Undang Pajak Penghasilan Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri

Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan perpajakan

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Batang Tubuh)

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Penjelasan)

Unofficial English Translation UU No 40 Tahun 2007 (hasil copi Paste dari Ipung’s Blog)

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Asing

4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Tentang Kriteria Negatif List Investasi

5. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Negatif List Investasi

6. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI / KLU)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU KUP

8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Insentif PPh untuk Perusahaan Go Public

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan UU KUP

10. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 01/PJ./2007 Tentang Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Pembetulan Ketetapan Pajak, Keberatan, Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang Tidak Benar, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.

11. Table Norma Perkiraan penghasilan Neto untuk WPOP yang tidak melakukan pembukuan

Petunjuk Pelaksanaan UU KUP 2008 :
1. PMK 181/PMK.03/2007 Tentang Tentang : Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, Serta Tata Cara Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan
2. PMK/182/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Yang Dapat Melaporkan Beberapa Masa Pajak Dalam Satu Surat Pemberitahuan Masa
3. PMK 183/PMK.03/2007 Tentang : Wajib Pajak Penghasilan Tertentu Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
4. PMK 184/PMK.03/2007 Tentang : Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak
5. PMK 185/PMK./2007 Tentang : Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan
6. PMK 186/PMK./2007 Tentang : Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan dari Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Karena Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dalam Jangka Waktu Yang Ditentukan
7. PMK 187/PMK./2007 Tentang : Jangka Waktu Pelunasan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, Yang Menyebabkan Jumlah Pajak Yang Harus Dibayar Bertambah Bagi Wajib Pajak Usaha Kecil dan Wajib Pajak di Daerah Tertentu
8. PMK 188/PMK./2007 Tentang : Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak
9. PMK 189/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak
10. PMK 190/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Yang Seharusnya Tidak Terutang
11. PMK 191/PMK.03/2007 Tentang : Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Atas Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Terhadap Wajib Pajak Yang Sedang Dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan
12. PMK 192/PMK.03/2007 Tentang : Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak

‘Contoh’ Formulir Perpajakan Baru

1. Formulir 1770 SS (SPT Tahunan WP Orang Pribadi Sangat Sederhana), untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha/ pekerjaan bebas dan memiliki penghasilan bruto s/d 30 juta setahun

2. Formulir 1721 (SPT Tahunan PPh 21)

3. Formulir 1770-S (SPT Tahunan WP Orang Pribadi Sederhana, untuk WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas

4. Formulir 1770 (SPT Tahunan WP Orang Pribadi), untuk WPOP yang melakukan kegiatan usaha / pekerjaan bebas, baik yang melakukan pembukuan maupun menggunakan norma penghitungan penghasilan netto.

5. Formulir 1771 (SPT Tahunan WP Badan), digunakan untuk WPDN yang melakukan pembukuan dalam mata uang Rupiah.

6. Formulir 1771 $ (SPT Tahunan WP Badan Dollar), digunakan untuk WPDN yang melakukan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang asing.

7. Formulir 1108 (SPT Masa PPN th 2008), digunakan untuk PKP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Gambir Tiga dan KPP Pratama Tanah Abang Satu, yang menyampaikan SPT Dalam bentuk Hardcopy.

8. PER-180/PJ./2007 tentang formulir 1108

9. Petunjuk pengisian SPT Masa PPN 1108

10. Form 1107 (SPT Masa PPN 1107)

 File Lainnya (Contoh SPT dll)

1. Tabel Tarif PPh 23, sesuai dengan PER 70/PJ./2007

2. Tabel Jenis Pajak di Indonesia

3. Contoh Pengisian Bukti potong PPh 21 (Form 1721 A1)

4. Contoh Pengisian SPT Tahunan WPOP Form 1770-SS

5. Contoh Pengisian SPT Tahunan WPOP Form 1770S (1)

(akan diedit dan ditambahin lagi -kalau sempet )